Rupa-rupa

15 April 2021

Aturan Mudik 2021 Berlaku Mulai 6-17 Mei, Catat Moms!

Moms masih bisa melakukan mudik lokal atau aglomerasi
placeholder

Foto: unsplash.com

placeholder
Artikel ditulis oleh Teti
Disunting oleh Amelia Puteri

Demi mengoptimalkan program vaksinasi COVID-19 sekaligus mencegah penyebaran kasus positif, pemerintah memastikan tentang aturan mudik 2021. Larangan ini tidak hanya berlaku untuk ASN dan karyawan BUMN, tapi juga karyawan swasta.

Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021.

Larangan ini diberlakukan untuk moda transportasi darat, laut dan udara.

Selanjutnya, pemerintah juga telah menetapkan aturan terkait larangan pengoperasian seluruh moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api yang berlaku mulai 6-17 Mei 2021.

Simak lebih lanjut tentang aturan aturan mudik 2021 berikut ini, Moms.

1. Aturan untuk Transportasi Darat

larangan mudik 2021-angkutan darat

Foto: Orami Photo Stock

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi menjelaskan, transportasi yang dilarang saat mudik yakni:

  1. Kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang.
  2. Kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil, bus, dan sepeda motor (kendaraan pribadi).

Sementara itu, ada pengecualian bagi orang-orang yang boleh melakukan perjalanan:

  • Orang yang bekerja/perjalanan dinas (ASN, Pegawai BUMN/BUMD, Polri, TNI, Pegawai Swasta, dilengkapi dengan surat tugas dengan ttd basah dan cap basah)
  • Kunjungan keluarga sakit
  • Kunjungan duka anggota keluarga meninggal
  • Ibu hamil (dengan 1 orang pendamping), dan
  • Pelayanan kesehatan darurat

Kemudian pengecualian kendaraan yang boleh melakukan perjalanan, yaitu:

  • Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI dan kendaraan dinas operasional, berpelat dinas TNI/Polri
  • Kendaraan dinas operasional petugas jalan tol
  • Kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah, mobil barang dan tidak membawa penumpang
  • Kendaraan untuk kesehatan darurat yang berisi ibu hamil dan keluarga intinya akan mendampingi
  • Kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja imigran Indonesia
  • WNI, pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri
  • Serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Baca Juga: Pemerintah Resmi Putuskan Mudik 2021 Dilarang

Kawasan Pengecualian Transportasi Darat

Meski dilarang, ada juga beberapa daerah yang menjadi pusat pengecualian pergerakan kendaraan.

Pengecualian larangan mudik berlaku untuk pergerakkan kendaraan di perkotaan atau kabupaten yang saling terhubung atau aglomerasi. Artinya, warga masih bisa bepergian alias mudik lokal diperbolehkan.

Pengecualian ini hanya berlaku untuk moda transportasi darat dan kereta api.

Kawasan yang menjadi pemusatan pengecualian antara lain:

  • Medan, Binjai, Deli, Serdang, dan Karo
  • Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek)
  • Bandung Raya
  • Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, dan Purwodadi
  • Yogyakarta Raya
  • Solo Raya
  • Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbang Kertosusila)
  • Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros

Pengecualian untuk Kereta Api

Sedangkan pengecualian pengoperasian kereta api perkotaan angkutan penumpang hanya berlaku di wilayah, yakni:

  • Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (termasuk Cikarang), dan Rangkas
  • Padalarang, Bandung, dan Cicalengka
  • Kutoaarjo, Yogyakarta, dan Solo
  • Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Mojokerto, dan Gresik.

Baca Juga: Lakukan Hal Ini Saat Bepergian Jauh bersama Hewan Peliharaan

2. Aturan untuk Transportasi Laut

aturan mudik 2021-angkutan laut.jpg

Foto: infotransportasi.com

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengungkapkan, aturan mudik 2021 pada moda transportasi laut.

Meski begitu, pemerintah akan tetap menyediakan layanan kapal laut bagi pekerja migran Indonesia yang dalam kondisi mendesak untuk kembali ke Tanah Air.

Adapun kapal penumpang yang dikecualikan dalam periode pelarangan mudik, sebagai berikut:

  • Kapal penumpang yang melayani pemulangan tenaga kerja Indonesia, pekerja migran Indonesia, dan/atau WNI yang terlantar dari pelabuhan negara perbatasan
  • Kapal penumpang yang melayani pemulangan anak buah kapal WNI yang bekerja di kapal niaga/kapal pesiar yang dioperasikan perusahaan asing
  • Kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran lokasi terbatas dalam satu kecamatan, satu kabupaten, atau satu provinsi dengan ketentuan dan persyaratan pelayaran dilakukan antarpulau atau pelabuhan dalam wilayah tersebut
  • Kapal penumpang yang melayani transportasi antar pulau khusus bagi TNI, Polri, ASN, dan tenaga medis yang sedang dalam melaksanakan tugas
  • Kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran di daerah Perintis dan daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan
  • Kapal penumpang dapat diizinkan beroperasi untuk mengangkut logistik yang meliputi barang pokok dan penting, obat-obatan dan peralatan medis, serta barang esensial lainnya yang dibutuhkan daerah dalam hal jumlah kapal kargo yang melayani suatu daerah tidak mencukupi.

Baca Juga: 6 Tips Menyusui di Pesawat, Mudah!

3. Aturan untuk Transportasi Udara

larangan mudik 2021-angkutan udara

Foto: Orami Photo Stock

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub mengungkapkan, ada aturan mudik 2021 sementara yang juga berlaku untuk moda transportasi udara.

Untuk penerbangan yang dilarang beroperasi, antara lain, larangan sementara penggunaan transportasi udara, berlaku untuk transportasi udara niaga dan transportasi udara bukan niaga.

Selain itu, badan usaha udara yang dikecualikan dapat menggunakan izin rute eksisting atau menggunakan pengajuan flight approval (FA) kepada Ditjen Perhubungan Udara.

Adapun aturan penerbangan pengecualian, yaitu:

  • Penerbangan yang mengangkut pimpinan lembaga tinggi negara RI dan tamu kenegaraan
  • Penerbangan operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing, serta perwakilan organisasi internasional di Indonesia
  • Penerbangan operasional penerbangan khusus repatriasi (repatriation flight) yang melakukan pemulangan warga negara Indonesia ataupun warga negara asing
  • Penerbangan operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat
  • Penerbangan operasional angkutan kargo,
  • Penerbangan operasional angkutan udara perintis
  • Penerbangan operasional lainnya dengan seizin dari Ditjen Perhubungan Udara

Baca Juga: Tunda Mudik, Lakukan 5 Kegiatan Seru di Rumah saat Lebaran

4. Sanksi yang Melanggar Aturan Mudik 2021

sanksi pelanggaran larangan mudik 2021

Foto: Orami Photo Stock

Bagi masyarakat yang nekat tidak mematuhi aturan atau persyaratan perjalanan yang menggunakan transportasi darat, baik kendaraan umum dan pribadi berupa mobil dan sepeda motor akan dikenakan sanksi putar balik dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Khusus bagi kendaraan travel atau angkutan barang yang digunakan untuk mengangkut penumpang akan dilakukan tindakan tegas oleh kepolisian, baik berupa penilangan dan tindakan lain sesuai perundangan yang berlaku.

Sedangkan untuk transportasi laut, jika melanggar akan ada sanksi administrasi berupa tidak diberikan pelayanan di pelabuhan dan pencabutan izin SIUPAL sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun sanksi transportasi udara, kepada maskapai yang tidak mematuhi aturan pada masa aturan mudik 2021. Tak hanya itu, akan diberlakukan juga sanksi bagi badan usaha transportasi udara.

Produk Rekomendasi

TOOLS PARENTING

Komentar

Yuk, ngobrol dan sharing pendapat dengan moms lainnya.

member-image

Beri Komentar...

Artikel Terkait