Tugas dan Wewenang MPR sebagai Lembaga Legislatif, Catat!

Apa saja daftar tugas dan wewenang MPR?

Tugas dan wewenang dalam konteks MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) mengacu pada peran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh lembaga tersebut dalam sistem politik Indonesia.

MPR, atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, adalah lembaga tinggi negara di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang tertentu dalam sistem ketatanegaraan.

Berikut penjelasan mengenai tugas dan wewenang MPR, simak bersama, ya!

Baca Juga: 8 Cucu Soekarno, Mayoritas Terjun ke Dunia Politik Indonesia

Apa Itu MPR?

Dalam situs Sekretariat Jenderal MPR RI, MPR merupakan singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, yakni sebuah lembaga negara.

Saat ini, MPR tidak lagi memiliki posisi sebagai lembaga tertinggi negara.

Ia sekarang dianggap sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya.

Dengan tidak adanya lembaga yang memiliki posisi paling tinggi dalam negara, istilah "lembaga tinggi negara" dan "lembaga tertinggi negara" menjadi tidak lagi relevan.

Semua lembaga yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai lembaga negara.

MPR berperan sebagai lembaga yang mewakili kedaulatan rakyat karena anggotanya adalah perwakilan dari rakyat yang terpilih melalui pemilihan umum.

Namun, MPR bukanlah pelaksana penuh dari kedaulatan rakyat.

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 versi amendemen ketiga yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan undang-undang dasar.

Keanggotaan MPR diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945.

Baca Juga: Kenali Perbedaan Warna Buku Nikah agar Tidak Keliru

Tugas dan Wewenang MPR

Mulai memasuki musim politik, tak ada salahnya Moms mengenalkan anak di rumah dengan tugas dan wewenang MPR.

Adapun tugas dan wewenang MPR ini terbagi dalam beberapa jenis.

Berikut selengkapnya tugas dan wewenang MPR.

Tugas MPR

1. Menyusun Undang-Undang Dasar Negara: MPR memiliki tugas untuk menyusun, menetapkan, dan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden: MPR memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden RI. Pemilihan ini dilakukan dengan menggunakan sistem pemungutan suara dan dilaksanakan dalam Sidang MPR yang khusus.
3. Memberikan Pandangan Politik: MPR memiliki tugas memberikan pandangan politik kepada Pemerintah, khususnya dalam hal penetapan kebijakan umum pemerintah.
4. Melakukan Pengawasan: MPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD RI dan tindak lanjut hasil-hasil pembahasan MPR serta kebijakan pemerintah.
5. Menetapkan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara): MPR menetapkan GBHN, yang merupakan dasar dan arah kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan keamanan, sosial, budaya, dan lingkungan hidup.
6. Menerima Pidato Kenegaraan Presiden: MPR menerima pidato kenegaraan Presiden mengenai keadaan negara dan rencana pembangunan nasional yang diikuti dengan sidang-sidang MPR.
7. Menerima Pengunduran Diri Presiden: MPR menerima pengunduran diri Presiden, kemudian menggelar sidang istimewa untuk membahas pengunduran diri tersebut.

Wewenang MPR:

1. Mengubah UUD RI: MPR memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan UUD RI. Perubahan UUD ini harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam UUD.
2. Melakukan Hak Angket: MPR memiliki wewenang untuk melakukan hak angket terhadap kebijakan pemerintah. Hak ini memungkinkan MPR untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari pemerintah.
3. Menyusun Tata Tertib: MPR memiliki wewenang untuk menyusun tata tertib MPR guna mengatur prosedur dan tata cara sidang serta kegiatan MPR.
4. Membentuk Panitia Khusus: MPR dapat membentuk panitia khusus untuk menangani tugas-tugas atau isu tertentu yang dianggap penting.
5. Memberikan Keputusan Bersama: Keputusan MPR diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Keputusan bersama MPR mengenai perubahan UUD atau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan suara mayoritas.

MPR adalah salah satu lembaga penting dalam sistem politik Indonesia yang memegang peran penting dalam pembentukan dan pengawasan kebijakan negara.

Tugas dan wewenang MPR terus berkembang sesuai dengan perubahan kebutuhan dan dinamika sosial-politik di Indonesia.

Baca Juga: Profil Ganjar Pranowo, Masa Kecil hingga Karier Politik

Hal-Hal yang Tidak Boleh Dilakukan MPR

Setelah mengetahui tugas dan wewenang MPR, adapun selanjutnya ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

Ada beberapa poin penting atau hal yang tidak boleh dilakukan MPR, antara lain:

1. Tidak Boleh Mencampuri Kewenangan Lembaga Negara Lain

MPR tidak diperbolehkan mencampuri atau intervensi dalam kewenangan lembaga negara lain seperti Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Setiap lembaga negara memiliki kewenangan dan tugas yang terpisah sesuai dengan UUD 1945.

2. Tidak Boleh Mengubah atau Mencabut Kewenangan Lembaga Negara melalui GBHN

MPR tidak diperbolehkan menggunakan kewenangannya dalam penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk mengubah atau mencabut kewenangan lembaga negara lainnya.

Penetapan GBHN oleh MPR harus tetap menghormati dan memastikan kemandirian serta kewenangan lembaga negara yang telah ada.

3. Tidak Boleh Mengancam Keamanan dan Ketertiban Negara

MPR dilarang melakukan tindakan yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban negara.

MPR memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan keutuhan negara serta memastikan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan tertib.

4. Tidak Boleh Melakukan Tindakan Diskriminatif

MPR tidak boleh melakukan tindakan diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan (SARA).

Prinsip kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia harus dijunjung tinggi oleh MPR.

5. Tidak Boleh Bertentangan dengan Pancasila

MPR tidak diperbolehkan untuk mengambil tindakan atau kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yang merupakan ideologi dasar negara Indonesia.

Pancasila adalah landasan filosofis dan ideologis bagi negara Indonesia, dan MPR memiliki peran kunci dalam memastikan keutuhan dan keberlanjutan Pancasila sebagai pedoman negara.

Perbedaan Fungsi MPR dan DPR

Lantas, apa berpedaan tugas dan wewenang MPR serta DPR?

MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah dua lembaga legislatif penting di Indonesia, namun memiliki perbedaan dalam hal komposisi, tugas, dan wewenang.

Berikut adalah perbedaan antara tugas dan wewenang MPR serta DPR:

1. Komposisi

MPR: Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah). DPR memiliki hak suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, sementara DPD memiliki peran dalam mengajukan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang.

DPR: Anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPR ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dan wilayah pemilihan.

2. Fungsi dan Peran

MPR: MPR memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai lembaga legislatif dan lembaga negara tinggi.

MPR memiliki peran penting dalam perubahan UUD, pemilihan presiden, dan penyusunan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara).

DPR: DPR adalah lembaga legislatif utama yang membuat, mengubah, dan mengesahkan undang-undang.

DPR juga memiliki tugas pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

3. Tugas Utama

MPR: Tugas utama MPR adalah membahas dan menetapkan perubahan UUD, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta menyusun GBHN.

DPR: Tugas utama DPR adalah membuat undang-undang, melakukan pengawasan terhadap pemerintah, serta membahas kebijakan-kebijakan negara.

4. Wewenang

MPR: MPR memiliki wewenang yang lebih luas, yakni kewenangan mengubah UUD dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.

DPR: Wewenang DPR terfokus pada pembuatan undang-undang, pengawasan pemerintah, dan penyelesaian anggaran negara.

5. Pengambilan Keputusan Penting

MPR: MPR mengambil keputusan penting seperti perubahan UUD dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

DPR: DPR mengambil keputusan terkait dengan undang-undang, anggaran, dan kebijakan-kebijakan negara.

Baca Juga: Ketahui 6 Faktor yang Menghambat Kelahiran di Suatu Negara
Demikian penjelasan tugas dan wewenang MPR dan DPR.

Penting untuk diingat bahwa meskipun memiliki perbedaan-perbedaan ini, keduanya adalah lembaga penting dalam sistem politik Indonesia.

Serta berperan dalam membentuk dan mengatur kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi masyarakat.

Selamat belajar tugas dan wewenang MPR ini dan ajarkan Si Kecil ya, Moms!