Sejarah Agresi Militer Belanda 2: Penyebab dan Kronologi

Agresi Militer Belanda 2 juga dikenal sebagai Operasi Gagak, terjadi pada 19 Desember 1948.

Agresi ini dimulai dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, dan penangkapan beberapa tokoh penting seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir, dan lainnya.

Tujuan utama dari Agresi Militer Belanda II adalah untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia sehingga Belanda bisa menguasai kembali negara ini.

Belanda ingin merebut kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian negaranya yang hancur setelah kalah dalam Perang Dunia II.

Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.

Ingin tahu sejarah lengkapnya? Simak sampai akhir, ya!

Baca Juga: Perjanjian Linggarjati: Isi dan Dampaknya Bagi Indonesia

Latar Belakang Agresi Militer Belanda 2

Ada beberapa penyebab dan latar belakang pecahnya Agresi Militer Belanda 2.

Pertama, Belanda merasa tidak puas dengan isi Perjanjian Renville yang telah ditandatangani dengan Indonesia pada tahun 1948.

Ketegangan terus berlanjut setelah perjanjian ini, dengan Belanda merasa bahwa isi perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak Indonesia, sementara Indonesia menganggap bahwa Belanda telah melanggar perjanjian tersebut.

Kedua, Belanda masih memiliki keinginan untuk menguasai Indonesia dan kekayaan alamnya meskipun Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya.

Setelah mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II, Belanda ingin mengembalikan kekuasaan kolonial mereka di Indonesia.

Ketiga, salah satu tujuan utama Agresi Militer Belanda 2 adalah menyerang Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, dan menangkap beberapa tokoh penting seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir, dan lainnya.

Belanda berharap dengan menangkap para pemimpin Indonesia, mereka dapat melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia.

Keempat, kondisi politik dan militer Indonesia pada saat itu belum stabil.

Indonesia sedang menghadapi tantangan dalam membangun pemerintahan yang stabil dan mempertahankan keamanan negara.

Belanda melihat kondisi ini sebagai kesempatan untuk melancarkan serangan mereka dan menguasai kembali Indonesia.

Akibat dari Agresi Militer Belanda II adalah jatuhnya ibu kota negara, yang menyebabkan pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.

Agresi Militer Belanda II mendapat kecaman dari dunia internasional, dan PBB mendesak Belanda untuk membebaskan pemimpin Indonesia dan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia.

Baca Juga: Perjanjian Roem Royen: Latar Belakang dan Isi Perjanjiannya

Pemerintah Darurat Republik Indonesia

Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) merupakan sebuah pemerintahan interim yang aktif dari tanggal 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949.

PDRI muncul sebagai respons terhadap Agresi Militer Belanda yang bertujuan untuk mengembalikan kekuasaan kolonial mereka di Indonesia.

Syafruddin Prawiranegara memimpin PDRI yang berpusat di Bukittinggi, Sumatera Barat.

Fokus utama dari PDRI adalah mempertahankan eksistensi Republik Indonesia, meneruskan perjuangan kemerdekaan, dan mencapai pengakuan internasional atas pemerintahan Indonesia.