Tujuan Dibentuknya PPKI beserta Sejarah, Tokoh, dan Tugasnya

3. Membentuk Pemerintahan dan Lembaga-lembaga Negara

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia berhasil dilaksanakan, PPKI membentuk pemerintahan dan lembaga-lembaga negara.

PPKI juga diberikan tugas untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI seperti memindahkan kekuasaan dari pihak pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia dan juga bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia yang baru.

Selain itu, PPKI juga membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dari PETA dan HEIHO.

Baca Juga: 20 Soal PAS Pendidikan Pancasila Kelas 1 Semester 1, Simak!

Tujuan Dibentuknya PPKI

Seperti dijelaskan sebelumnya, tujuan dibentuknya PPKI adalah untuk melanjutkan tugas yang sebelumnya dilakukan oleh BPUPKI dalam persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Salah satu tujuan dibentuknya PPKI adalah mempersiapkan dengan lebih matang kemerdekaan Indonesia.

Tugas utama PPKI meliputi mempercepat proses proklamasi kemerdekaan Indonesia serta membahas berbagai aspek praktis yang terkait dengan negara Indonesia, termasuk penetapan dasar negara dan pembentukan lembaga-lembaga negara.

Selain itu, tujuan dibentuknya PPKI juga bertanggung jawab untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dengan memanfaatkan anggota PETA dan HEIHO.

Setelah berhasil dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI juga terlibat dalam pembentukan pemerintahan dan lembaga-lembaga negara yang lebih lanjut.

Baca Juga: Keindahan Pulau Maratua, Serpihan Surga di Utara Indonesia

Hasil Sidang PPKI

Setelah memahami tujuan dibentuknya PPKI, kita perlu mempelajari hal lain yang berkaitan dengan PPKI, termasuk sidang-sidang yang dilakukannya.

Dalam sejarahnya, PPKI telah mengadakan tiga kali sidang pada tanggal 18-22 Agustus 1945. Berikut hasil sidangnya:

Hasil Sidang PPKI Pertama

• Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara
• Mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden
• Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sampai dibentuknya MPR/DPR
  Hasil Sidang PPKI Kedua Tanggal 19 Agustus 1945
• Menetapkan susunan kementerian yang terdiri dari 12 kementerian
• Menetapkan pembagian wilayah provinsi di Indonesia yang terdiri dari delapan provinsi dengan masing-masing gubernurnya
  Hasil Sidang PPKI Ketiga Tanggal 22 Agustus 1945
• Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
• Menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi delapan provinsi
• Menetapkan susunan kabinet dan pejabat tinggi negara

Hasil Sidang PPKI Kedua

Hasil sidang PPKI kedua diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 1945, sehari setelah sidang pertama.

Sidang kedua PPKI berfokus pada pembahasan mengenai wilayah di Indonesia serta pengaturan pemerintahannya.

Berikut adalah hasil sidang PPKI kedua:

• Membagi wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi. Tiap provinsi akan memiliki kepala daerah, berupa gubernur. Berikut pembagian provinsi beserta nama gubernurnya:
  • Sunda Kecil - I Gusti Ketut Pudja Suroso
  • Jawa Barat - Sutarjo Kartohadikusumo
  • Jawa Tengah - R. Panji Suroso
  • Jawa Timur - R. A. Suryo
  • Sumatera - Teuku Mohammad Hassan
  • Kalimantan - Ir. Pangeran Mohammad Nor
  • Maluku - Dr G. S. S. J. Latuharhary
  • Sulawesi - Mr. J. Ratulangi
• Membentuk 12 departemen atau kementerian serta empat menteri negara non-departemen. Tiap departemen akan dibantu oleh menteri yang terpilih
• Membentuk Komite Nasional Daerah yang akan berada di tiap provinsi yang sudah dibagi sebelumnya. Komite nasional ini dibentuk untuk menjalankan tugasnya, yaitu membantu presiden.

Hasil Sidang PPKI Ketiga

Hasil sidang PPKI ketiga diselenggarakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Sidang ketiga PPKI berfokus pada pembahasan mengenai lembaga tinggi untuk perlengkapan negara.

Berikut adalah hasil sidang PPKI ketiga:

• Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bertugas membantu Presiden selama Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) belum terbentuk
• Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI) yang bertujuan untuk membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya
• Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang bertugas menjaga keamanan umum di setiap daerah
• Menetapkan susunan kabinet dan pejabat tinggi negara
• Menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi delapan provinsi

Baca Juga: Biografi Pattimura Singkat, Pahlawan dari Tanah Maluku!

Demikian penjelasan lengkap tentang sejarah, tujuan dibentuknya PPKI, hingga hasil sidangnya.

Semoga pengetahuan sejarah ini dapat meningkatkan nasionalisme dan wawasan kita, ya!