Hukum Perdata: Pengertian, Jenis, dan Contoh Kasus

2. Inisiatif Berperkara

Pada perkara perdata, inisiatif berperkara berasal dari pihak yang merasa dirugikan.

Beda dengan itu, inisiatif berperkara pada perkara pidana berasal dari pihak penguasa negara melalui aparaturnya, yakni polisi dan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

3. Istilah yang Digunakan

Salah satu ciri khas yang membedakan hukum pidana dan perdata adalah dari istilah yang digunakan.

Dalam perkara perdata, pihak yang mengajukan perkara ke muka hakim disebut penggugat.

Sementara pada perkara pidana, posisi tersebut dinamakan Jaksa Penuntut Umum.

Baca Juga: Profil Karenina Anderson, Aktris yang Tejerat Kasus Narkoba!

4. Tugas Hakim dalam Acara

Tugas hakim pun berbeda dalam menangani perkara pidana dan perdata.

Pada perkara perdata, tugas hakim adalah mencari kebenaran sesungguhnya dan terbatas pada tuntutan oleh pihak penggugat.

Sedangkan tugas hakim pada perkara pidana adalah mencari kebenaran sesungguhnya, namun tak terbatas pada apa yang dilakukan oleh terdakwa.

5. Tentang Perdamaian

Sebelum diputus oleh hakim, peluang perdamaian selalu ditawarkan untuk mengakhiri perkara perdata.

Namun, hal ini tidak berlaku untuk duduk perkara pidana, sebab tidak boleh dilakukan perdamaian.

Baca Juga: Beasiswa Unggulan: Syarat dan Cara Daftar, Lengkap!

6. Tentang Sumpah

Hukum perdata mengenal sumpah decissoire, yaitu sumpah yang diminta oleh satu pihak ke pihak lawan mengenai kebenaran suatu peristiwa.

Perkara pidana nyatanya tidak mengenal sumpah tersebut.

7. Tentang Hukuman

Perbedaan hukum pidana dan perdata juga dapat dilihat dari jenis hukuman.

Hukuman yang diberikan hakim kepada pihak yang kalah dalam perkara perdata umumnya berupa kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi.

Sedangkan dalam perkara pidana, hukuman yang diberikan berupa hukuman badan.

8. Dampak yang Ditimbulkan

Karena menyangkut kepentingan perseorangan, ketentuan dalam hukum perdata hanya berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat.

Hal ini berbeda dengan hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum.

Seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan hukumnya berdampak secara langsung pada masyarakat umum.

Apabila suatu tindak pidana dilakukan, maka efek buruknya bisa menyangkut keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum di masyarakat.

Baca Juga: 13+ Manfaat Beras Merah, Hindari Makan Berlebihan Moms!

Contoh Penerapan Hukum Perdata

Hukum perdata bertujuan untuk mengatur hubungan di antara warga negara sehari-hari.

Beberapa contoh kasus dari perkara perdata yang banyak dijumpai di masyarakat antara lain:

1. Masalah warisan
2. Utang piutang
3. Wanprestasi
4. Sengketa lahan tanah
5. Sengketa kepemilikan barang (jual-beli)
6. Pelanggaran hak paten
7. Perebutan hak asuh anak
8. Pencemaran nama baik
9. Hukum perkawinan
10. Hukum perceraian

Baca Juga: Sinopsis Anak Titipan Setan, Kisah Perjanjian Iblis yang Dibintangi Gisella Anastasia!

Nah, itu dia penjelasan tentang hukum perdata beserta contohnya. Semoga bisa menambah wawasan, ya Moms!